BIDIK-NEWS.COM, Buton Tengah - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya telah merilis data pada tahun 2019 lalu hubunganya dengan sistem Monitoring Center for Prevention (MCP) atau Pusat Pemantauan Pencegahan di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang saat itu hanya memperoleh capaian angka 56 persen.
Datatersebut sebagaimana disampaikan oleh tim Korsupgah Fungsional Korwil VIII KPK, Edi Suryanto dalam rapat monitoring dan evaluasi (monev) progres pencapaian monitoring MCP, di Ruang Pola Kantor Gubernur. Bahwa dari 17 Kabupaten/Kota se-Sultra, terdapat enam (6) daerah yang capaiannya dibawah angka 50 persen.
Enam (6) daerah tersebut yakni, Muna 48 persen, Buton 46 persen, Konawe Utara 46 persen, Buton Selatan 43 persen, Buton Tengah 40 persen dan Konawe Kepulauan 38 persen. Untuk Buton Tengah (Buteng) sendiri terdapat 3 poin capaian yang dibawah 20 persen, yakni ULP, APIP dan dana desa.
Seiring berjalannya waktu, pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Buteng) terus berbenah dan mengejar ketertinggalannya agar bisa sejajar dengan daerah lain yang ada di Sultra. Terbukti, 2020 beberapa beberapa dinas yang 2019 lalu capain hanya berada pada 20 persen (ULP dan dana desa) kini melonjak naik.
Namun, pada bagian ini ada dinas yang enggan berbenah. Capaiannya masih terbilang stagnan atau bahkah turun. Hal tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Buton Tengah (Buteng) H Kostantinus Bukide, saat di temui diruang kerjanya.
"Kendala yang terbesar kita saat ini atau nilai yang terendah kita ada di APIP atau Inspektorat karena memang SDM (terkait dengan personil) kita disana masih sangat rendah," ujar Sekda Buteng, H Kostantinus Bukide, Senin(15/03/2021).
Menurutnya, solusi untuk itu mesti dilakukan penambahan SDM. Sebab jika tidak maka dipastikan tidak akan ada perubahan.
"Kalau yang lain itu saya kira relatif bagus misal macam perizinan di 2019 itu nilai perizinan kita termaksud rendah. Tapi alhamdulillah di 2020 itu kita genjot dan nilai mereka naik," tambahnya
"Sebenarnya tahun 2020 bulan November itu kita masih berada pada posisi ke-16 dari 17 Kabupaten/Kota se-Sultra, hanya pada bulan Desember kita menanjak naik. Kalau terkait nilainya saya kurang tau pasti kalau tidak salah dari 40 naik ke 60 persen karena telah di terima saat ferivikasi oleh KPK. Untuk lebih baik konfirmasi ke Inspektorat langsung sebab disana adminnya," jelasnya.
Ditanyai sebelumnya oleh sejumlah media termasuk AKSIOMA.CO.ID beberapa waktu yang lalu, Kepala Inspektorat, La Ode Albakri, mengaku untuk Buteng dirinya belum alias tidak tahu menahu.
"Apa itu MCP, saya tidak tahu. Baiknya tanya saja ke pak Bupati saya tidak punya data tentang itu," ucap Kepala Inspektorak, La Ode AlBakri
(Dzabur Al-Butuni)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar